Aturan Archives - rumahdaribambu

Selain GSB, Perhatikan 55 Aturan dan Standard Membangun Rumah Sederhana Ini

Tahukah anda, bahwa ternyata untuk membangun satu rumah sederhana sehat, anda perlu memperhatikan banyak aturan atau standard lain selain memperhatikan GSB (Garis Sempadan Bangunan) misalnya? Ya, kurang lebih terdapat 55 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang perlu anda perhatikan jika anda menginginkan rumah sederhana anda menjadi rumah yang sehat, aman, dan nyaman untuk anda tinggali. Wah, ternyata banyak sekali ya..

Nah, kali ini rumahdaribambu.com ingin membahasnya sekilas untuk anda para pembaca!

Sebagaimana dikutip dari paparan Prof. Ir. Arief Sabaruddin, CES, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman yang juga merupakan Peneliti Utama, terdapat cukup banyak standard/aturan SNI dalam membangun RSh. Aturan tersebut meliputi aturan dalam aspek: Arsitektur, Limbah dan Sampah, Air Bersih, Drainase, Konstruksi Atap, Perencanaan, Lantai, Listrik, Plafond, Pondasi, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding, Balok, Kolom, dan Sloof.

GSB — RSh ber-SNI (Sumber: Puslitbang Perumahan dan Permukiman, Kementerian PUPR)

1. Arsitektur

Terdapat 5 (lima) Standard Nasional Indonesia (SNI) yang perlu diperhatikan dalam aspek Arsitektur RSh, yaitu:

SNI 03-1979-1990: Spesifikasi Matra Ruang untuk Rumah Tinggal

Spesifikasi ini adalah spesifikasi yang mengatur perencanaan ukuran ruangan sesuai standard ukuran dan ergonomi manusia. Spesifikasi ini meliputi ketentuan matra ruang minimum dalam perencanaan teknis rumah tinggal yang didasarkan pada ukuran tubuh dan aktivitas manusia agar diperoleh efisiensi penggunaan ruang dan bahan bangunan.

SNI 03-6572-2001: Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung

Spesifikasi/standar ini adalah standar yang mengatur mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita merancang sistem ventilasi udara pada rumah tinggal dan bangunan gedung lain.

SNI 03-2396-2001: Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung

Spesifikasi/standar ini adalah standar yang mengatur tentang hal terkait yang harus diperhitungkan saat akan merancang bukaan-bukaan pencahayaan alami pada bangunan dan rumah tinggal. Dua hal ini, pencahayaan dan penghawaan alami pernah kami bahas secara sederhana pula di artikel “Dua Hal Penting Bagi Rumah Urban Anda: Udara dan Cahaya”.

SNI 03-6575-2001: Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung

Spesifikasi/standar ini adalah standar yang mengatur tentang hal terkait yang harus diperhitungkan saat akan merancang sistem pencahayaan buatan (artificial lighting) pada bangunan dan rumah tinggal.

SNI 03-1977-1990: Spesifikasi koordinasi modular bangunan rumah dan gedung

Spesifikasi ini sangat bermanfaat bagi para perancang produsen bahan bangunan dan komponen bangunan sehingga desain bahan bangunan dapat mendorong efisiensi penggunaan bahan/material.

2. Limbah dan Sampah

SNI terkait limbah dan sampah yang perlu diperhatikan antara lain:

SNI 03-2398-2002: Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan

Salah satu jenis limbah yang perlu diperhatikan guna menjaga agar rumah kita tetap sehat adalah limbah kotoran padat manusia. Dengan spesifikasi/standar ini diharapkan rumah anda menjadi lebih sehat dan lingkungan juga terjaga.

Pd T-02-2004-C: Pedoman Konstruksi dan Bangunan: Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga dengan Tangki Biofilter

Selain dengan sistem resapan, tentunya penerapan teknologi seperti teknologi biofilter juga dapat menjadi alternatif untuk diterapkan.

SNI 19-7029-2004: Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik

Spesifikasi ini menjelaskan mengenai persyaratan kandungan kimia, fisik, dan bakteri yang harus dicapai dalam olahan sampah organik domestik menjadi kompos.

Pd-T-15-2003: Tata Cara Pemasangan dan Pengoperasian Komposter Rumah Tangga Individual dan Komunal

3. Air Bersih

SNI berikut ini membahas mengenai spesifikasi aspek Air Bersih untuk bangunan gedung:

SNI 06-0135:1987: Sambungan Pipa Pvc Untuk Saluran Air Minum

Spesifikasi ini membahas mengenai sambungan pipa PVC yang diperuntukkan untuk saluran air minum.

SNI 03-2916-1992: Spesifikasi Sumur Gali untuk Sumber Air Bersih

Spesifikasi terkait sumur gali yang digunakan sebagai sumber air bersih.

Pt-S-05-2000-C: Spesifikasi bak penampungan air hujan untuk air bersih dari pasangan bata

Spesifikasi bak penampung air hujan.

SNI 03-2453-2002: Tata cara perencanaan teknik sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan

Spesifikasi dan cara perencanaan sumur resapan air hujan / rain water harvesting system.

SNI 06-0084:2002: Pipa PVC untuk saluran air minum

Spesifikasi pipa PVC untuk saluran air minum.

SNI 03-7065-2005: Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing

Spesifikasi dan tata cara perencanaan sistem perpipaan.

SNI 2418-2-2009: Pengukuran aliran air dalam saluran tertutup untuk meter air minum Bagian 2 : Persyaratan pemasangan meter air minum

gsb

4. Drainase

SNI berikut ini membahas mengenai drainase:

SNI 06-2459-2002: Spesifikasi Sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan

5. Konstruksi Atap

SNI berikut ini membahas mengenai spesifikasi konstruksi atap:

SNI 3434-2008: Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan

SNI 7538.1-2010: Kayu gergajian daun lebar – Bagian 1: Klasifikasi, persyaratan dan penandaan

SNI 03-2050-1990: Lembaran asbes semen bergelombang simetris (saat ini untuk bahan/material dengan Asbestos sudah dihindari karena berpotensi merugikan kesehatan apabila serat asbestos terhirup dan masuk dalam pernafasan)

SNI 0096 : 2007: Genteng beton

SNI 03-2095-1989: Genteng keramik

6. Perencanaan

SNI berikut ini khusus menyoroti persoalan perencanaan:

SNI 1726 : 2012: Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung

SNI 1727 : 2013: Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain

SNI 1733 : 2004: Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

7. Lantai

SNI yang membahas mengenai spesifikasi dan standard lantai yaitu:

SNI 03-4062:1996: Ubin lantai keramik berglasir

SNI 7395 : 2008: Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan

SNI ISO 13006:2010: Ubin keramik – Definisi, klasifikasi,karakteristik dan penandaan

8. Listrik

SNI 04-2699:1999: Kabel berisolasi dan berselubung PVC tegangan pengenal 300/500 volt (NYM)

9. Plafond

SNI 2839:2008: Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan langit-langit untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan

SNI 03-1027:1989: Lembaran Asbes semen rata (saat ini untuk bahan/material dengan Asbestos sudah dihindari karena berpotensi merugikan kesehatan apabila serat asbestos terhirup dan masuk dalam pernafasan)

10. Pondasi

SNI 2836 : 2008: Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan

SNI 03-1968:1990: Agregat halus dan kasar

11. Kusen Pintu dan Jendela

SNI 3434-2008: Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan

SNI 7538.1-2010: Kayu gergajian daun lebar – Bagian 1: Klasifikasi, persyaratan dan penandaan

12. Dinding

SNI 15-2094-2000: Bata merah pejal untuk pasangan dinding

SNI 03-0349-1989: Bata beton untuk pasangan dinding

13. Balok

SNI 6897 : 2008: Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan

SNI 7395 : 2008: Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan

SNI 15-2094-2000: Bata merah pejal untuk pasangan dinding

SNI 07-2052:2002: Baja tulangan beton

SNI 03-0349:1989: Bata beton untuk pasangan dinding

14. Kolom

SNI 7394 : 2008: Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan

SNI 07-2052:2002: Baja tulangan beton

SNI 15-2049:1994: Semen portland

SNI 2847 : 2013: Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung

15. Sloof

(idem dengan persyaratan Kolom)

Nah, bukan hanya GSB saja kan aturan yang terkait bangunan rumah tinggal sederhana yang harus diperhatikan? GSB atau garis sempadan bangunan memang penting, namun ternyata banyak aturan dan standar lain yang juga penting yang harus diperhatikan saat kita merencanakan rumah tinggal.

Semoga bermanfaat ya 🙂

Bekerjasama dengan Arsitek

Saat mulai merancang rumah idaman anda, tidak jarang anda kesulitan untuk mentransfer gagasan dan konsep yang sudah anda miliki menjadi produk berupa gambar kerja dan dokumen teknis lainnya.

Nah, inilah saat yang tepat bagi anda untuk mencari bantuan dari ahlinya. Sebagai informasi, saat ini banyak sekali arsitek muda di Indonesia yang memiliki banyak prestasi dan dapat membantu anda mewujudkan impian anda memiliki rumah tinggal yang nyaman.

Apabila anda memutuskan untuk bekerjasama dengan seorang Arsitek, ada beberapa hal yang perlu anda ketahui. Tiga hal yang setidaknya anda ketahui antara lain yaitu: pengetahuan mengenai kontrak, hak dan kewajiban anda (sebagai klien), serta hak dan kewajiban Arsitek (sebagai penyedia jasa).

Bagian berikut akan membahas ketiga hal tersebut secara singkat.

1. Kontrak (perjanjian kerja)

Kontrak atau perjanjian kerja dalam konteks ini merupakan perjanjian kerja yang dibuat oleh Arsitek dan Pengguna Jasa Arsitek kaitannya dengan pekerjaan Praktik Arsitek tertentu.

Biasanya draft kontrak/perjanjian kerja ini akan dibuat oleh Arsitek dan tim-nya, sementara anda sebagai Pengguna Jasa Arsitek akan diberikan kesempatan memeriksa dan meminta revisi bila ada hal yang tidak disepakati.

Perjanjian kerja ini secara umum hampir sama dengan perjanjian kerja yang lain, hanya saja konteksnya lebih mengarah pada pekerjaan perancangan/perencanaan arsitektur.

Beberapa hal yang biasanya akan tercantum dalam perjanjian kerja ini antara lain: judul perjanjian beserta nomor, para pihak yang menandatangani perjanjian, dasar perjanjian kerja, (lingkup) tugas pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kewajiban dan tanggung jawab pihak pertama dan pihak kedua, hasil pekerjaan, biaya perancangan, pelaksanaan pembayaran, pekerjaan tambah kurang, sanksi dan denda, pemutusan hubungan kerja, force majeure, penyelesaian perselisihan/sengketa, penutup, serta tanda tangan para pihak.

Anda dapat menemukan banyak sekali contoh perjanjian kerja ini di internet.

Jika anda ingin mempelajarinya secara lebih detil anda dapat membaca buku-buku terkait kontrak kerja konstruksi yang terkait.

2. Hak dan Kewajiban Arsitek (sebagai penyedia jasa)

Dengan telah ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, maka rumusan hak dan kewajiban Arsitek dalam berpraktik profesi sebagai Arsitek sudah sangat jelas.

Hal ini tercantum dalam UU Arsitek khususnya pasal 21 dan 22. Hak seorang Arsitek yaitu:
a. Memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan kode etik profesi Arsitek dan standar kinerja Arsitek di Indonesia;
b. Memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari Pengguna Jasa Arsitek sesuai dengan keperluan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas hasil karyanya;
d. Menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja; dan
e. Mendapatkan pembinaan dan kesempatan dalam meningkatkan kompetensi profesi Arsitek.

Sementara itu, kewajiban seorang Arsitek yaitu:
a. Melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan keahlian, kode etik profesi Arsitek, kualifikasi yang dimiliki, dan standar kinerja Arsitek;
b. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Jasa Arsitek;
c. Melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;
d. Menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia;
e. Memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
f. Mengutamakan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja serta kelestarian lingkungan;
g. Mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam Praktik Arsitek;
h. Mengutamakan penggunaan sumber daya dan produk dalam negeri;
i. Memberikan layanan Praktik Arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya;
j. Melakukan pencatatan rekam kerja Arsitek sesuai dengan standar kinerja Arsitek;
k. Melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
l. Mengikuti standar kinerja Arsitek serta mematuhi seluruh ketentuan keprofesian yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

3. Hak dan Kewajiban Anda (sebagai pengguna jasa arsitek)

Selain mengatur hak dan kewajiban Arsitek, UU Arsitek juga mengatur mengenai hak dan kewajiban Pengguna Jasa Arsitek.

Nah, jika anda memutuskan bekerjasama dengan Arsitek, anda perlu mencermati hak dan kewajiban anda sebagai Pengguna Jasa Arsitek berikut ini.

Hak Pengguna Jasa Arsitek yaitu:
a. Mendapatkan layanan Praktik Arsitek sesuai dengan perjanjian kerja;
b. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
c. Memperoleh perlindungan hukum atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
d. Menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan Praktik Arsitek;
e. Menolak hasil Praktik Arsitek yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan
f. Melakukan upaya hukum atas pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban Pengguna Jasa Arsitek berdasarkan UU Arsitek yaitu:
a. Memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. Mengikuti petunjuk Arsitek sesuai dengan perjanjian kerja;
c. Memberikan imbalan jasa sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan standar keprofesionalan Arsitek; dan
d. Mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan pekerjaan.

Jalan Tengah UU Arsitek

Sumber

Delapan Agustus tahun 2017 menjadi hari yang cerah untuk profesi arsitek di Indonesia. Pada hari itu: Selasa Kliwon, Undang-Undang Arsitek ditetapkan Pemerintah. Posisi Undang-Undang ini sangat strategis karena meletakkan dasar hukum sebagai acuan bagi arsitek untuk berpraktik profesi di Indonesia. Selain itu, dengan lahirnya UU ini, institusi yang menaungi praktik Arsitek di Indonesia juga mulai dibangun. Dus, bisa dikatakan inilah titik awal pembakuan praktik profesi arsitek di Indonesia (secara legal).

Sebagaimana dijelaskan di dalam UU tersebut, pengaturan Arsitek ini mempunyai tujuan antara lain: “memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Arsitek, memberikan perlindungan kepada Pengguna Jasa Arsitek dan masyarakat dalam Praktik Arsitek, memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan profesi Arsitek yang berdaya saing tinggi serta memiliki keahlian dan hasil pekerjaan yang berkualitas, mendorong peningkatan kontribusi Arsitek dalam pembangunan nasional melalui penguasaan dan pemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan peran Arsitek dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta menjaga dan mengembangkan budaya dan peradaban Indonesia”.

Saat pertama kali membaca draft RUU Arsitek ini, satu hal yang membuat saya penasaran adalah batasan mengenai kapan aktivitas ber-arsitektur itu bisa dianggap/dikatakan menjadi sesuatu yang ilegal. Menurut saya, ini salah satu hal penting untuk diketahui, karena saya yakin sebagian besar penduduk Indonesia ini tidak menggunakan jasa arsitek saat merancang, membangun/mengawasi pembangunan bangunan rumah tinggalnya. Dengan memahami hal ini, tentu masyarakat umum/awam bisa lebih berhati-hati dalam melakukan pembangunan khususnya bangunan gedung.

Saya menjadi lega setelah menemukan pasal 6 (enam) sebagaimana dicuplik di atas, yang terdapat di dalam Bab VI mengenai Persyaratan Arsitek. Dalam pasal tersebut, khususnya pada ayat 2 (dua), disebutkan dengan jelas bahwa terdapat pengecualian dalam penerapan syarat berpraktik profesi sebagai Arsitek. Khusus untuk bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat, seseorang tidak memerlukan Surat Tanda Registrasi Arsitek (ditambah lisensi, menjadi semacam “Surat Ijin Praktik” sebagaimana diterapkan pada profesi dokter). Ini tentunya merupakan kabar gembira bagi kita, wong cilik, dan juga tentu saja kabar gembira bagi rumahdaribambu.com.

“Apa iya to, Bro? Mbok coba jelaskan..”

Jadi begini, UU ini pada prinsipnya mengatur Praktik Arsitek, yaitu bagaimana seorang Arsitek bisa ber-praktik arsitektur dan memberikan jasanya kepada orang/pihak yang membutuhkan jasa Arsitek. Nah, dalam proses pembuatannya disadari bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia karena satu dan lain hal tidak dapat memanfaatkan jasa Arsitek. Tentu menjadi hak mereka juga untuk tidak memanfaatkan jasa Arsitek, selama: bangunan gedung yang mereka rancang dan mereka bangun tidak termasuk dalam kategori bangunan yang secara teknis kompleks/rumit, yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus dalam merancang dan membangunnya.

Inilah yang saya yakin bisa membuat masyarakat lega, karena tidak akan ada ancaman kriminalisasi ketika seorang warga misalnya, merancang atau bahkan membangun rumahnya sendiri yang merupakan bangunan sederhana. Inilah juga yang membuat saya lega, karena dengan begitu, rumahdaribambu.com dapat mulai memberikan kontribusi ide-gagasan-konsep-desain rumah urban (sederhana) dengan memanfaatkan material bambu ke hadapan anda semua (baca lebih lanjut mengenai Rumah Urban dan Bilah Bambu). Dan bagi anda, pembaca semuanya juga tidak perlu ada rasa khawatir dalam memanfaatkan informasi yang kami bagikan di sini. Karena, selain kami membagikan gagasan-konsep-desain tersebut dengan prinsip open-architecture (arsitektur untuk semua), ternyata UU Arsitek juga telah memberikan jalan tengahnya bagi kita semua.

Untuk itu, di minggu pertama peluncuran laman rumahdaribambu.com ini, saya ingin mengucapkan: Selamat membaca, Selamat melakukan ekplorasi, Selamat membangun! 🙂

Semoga apa yang kita usahakan ini bermanfaat dan mendapatkan pahala yang tiada putusnya. Aamiin!

Referensi:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (http://peraturan.go.id/uu/nomor-6-tahun-2017.html)